Inilah Hasil-hasil Rakernas Karang Taruna Nasional di Solo

0
2201

rakernas-2013SOLO.- Pengurus Karang Taruna Nasional (PNKT) menggelar Rapat Kerja Nasional (Rakernas) di Kota Solo Jawa Tengah, 18 November 2013.

Lampiran Surat Keputusan Rakernas KT

Nomor: 02/Kep/Rakernas-KT/XI/2013

 

REKOMENDASI

RAPAT KERJA NASIONAL KARANG TARUNA TAHUN 2013

 

Berdasarkan:

  1. Hasil-hasil penyampaian pandangan dan presentasi serta usulan dari Pengurus Karang Taruna Provinsi yang hadir dalam Rakernas KT 2013;
  2. Sambutan dan pengarahan dari Kepala Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah, Ketua Umum Pengurus Nasional Karang Taruna serta Direktur Jenderal Pemberdayaan Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan Kementerian Sosial RI dalam acara pembukaan; dan
  3. Penyampaian materi dari Rektor Universitas Sahid.

Maka forum Rapat Kerja Nasional Karang Taruna Tahun 2013 (Rakernas KT 2013), menyepakati Rekomendasi Rapat Kerja Nasional Karang Taruna Tahun 2013 sebagai berikut:

A.      Rekomendasi Kelembagaan/Keorganisasian

  1. Untuk kebutuhan pemberdayaan dan peningkatan kapasitas kelembagaan Karang Taruna, maka sangat perlu dilakukan penataan sistem dan mekanisme keorganisasian, administrasi dan kesekretariatan dengan format yang standar baik untuk Pengurus Karang Taruna Desa/Kelurahan maupun untuk kepengurusan Karang Taruna (jejaring kerja) tingkat kecamatan s/d provinsi berdasarkan Peraturan Organisasi yang telah ditetapkan dalam Rakernas KT 2012 di Provinsi Kepulauan Riau, sebagai bagian pokok dari Revitalisasi Kelembagaan Karang Taruna.
  2. Salah satu langkah konkrit dari penataan sebagaimana dimaksud diatas adalah dengan dikeluarkannya Buku Pedoman Kerja Karang Taruna. Oleh karena itu Rakernas KT 2013 merekomendasikan agar Direktorat PKKS Kemensos RI bersama-sama Pengurus Nasional Karang Taruna dapat menerbitkan dan mendistribusikan buku dimaksud di tahun 2014.
  3. Untuk mengembangkan pemberdayaan Karang Taruna yang lebih meluas dan merata diseluruh tanah air, maka Rakernas KT 2013 merekomendasikan agar Pengurus Nasional Karang Taruna untuk segera di tahun 2014 nanti menyelenggarakan konsolidasi kelembagaan dan kepengurusan Karang Taruna di beberapa provinsi baik yang belum melaksanakan Temu Karya maupun yang sudah tetapi belum juga mendapatkan Surat Keputusan pengesahan dari Gubernur yang bersangkutan.
  4. Konsolidasi kelembagaan di internal Pengurus Nasional Karang Taruna juga sangat diperlukan. Karena itu Rakernas KT 2013 merekomendasikan agar PNKT segera melakukan revitalisasi kepengurusan serta meningkatkan peran aktif Ketua Umum PNKT beserta jajaran kepengurusannya dalam melaksanakan tugas dan fungsi koordinasi, kolaborasi, bimbingan dan konsultasi dengan Pengurus Karang Taruna Provinsi dan Kabupaten/Kota, agar citra strategis Karang Taruna dapat meningkat dihadapan para Pembina di daerah melalui agenda kunjungan kerja dan partisipasi serta terkait dengan semakin banyaknya kegiatan-kegiatan yang diselenggarakan oleh tingkat provinsi dan kabupaten/kota yang membutuhkan kehadiran PNKT.
  5. Selanjutnya sebagaimana amanat Permensos 77/2010 dan hasil-hasil TKN VI KT 2010, maka salah satu peran dan fungsi pokok kepengurusan Karang Taruna ditingkat kecamatan hingga nasional adalah sebagai jejaring kerja kepengurusan Karang Taruna guna memberdayakan Karang Taruna ditingkat desa/kelurahan. Untuk itu penggunaan tatanama (nomenklatur) forum-forum (fora) rapat dan persidangan dalam rangka pengambilan keputusan dalam Karang Taruna harus juga sesuai dengan Permensos 77/2010, hasil-hasil TKN VI KT 2010 dan Peraturan Organisasi tentang Fora dan Persidangan Karang Taruna, yakni dengan tata urutan: Temu Karya, Rapat Kerja, Rapat Pengurus Pleno, Rapat Pengurus Harian dan Rapat Konsultasi. Sehingga Rakernas KT 2013 merekomendasikan khususnya kepada Direktorat PKKS Kemensos RI untuk menggunakan nama program yang menyesuaikan dengan tatanama yang sudah berlaku dalam keorganisasian Karang Taruna. Hal tersebut untuk menghindari peristilahan Jakernas sebagai tatanama baru dalam forum pengambilan keputusan, sementara disisi lain jaringan kerja nasional kepengurusan Karang Taruna merupakan definisi kelembagaan Pengurus Karang Taruna Nasional dalam menjalankan peran dan fungsinya.
  6. Terkait dengan penggunaan nomenklatur “forum” dalam kepengurusan Karang Taruna tingkat kecamatan hingga provinsi, Rakernas KT 2013 merekomendasikan agar PNKT bersama Direktorat PKKS Kemensos RI untuk mensosialisasikan kembali secara berjenjang agar penggunaan nomenklatur forum ditiadakan sebagaimana kesepakatan dalam Rakernas KT 2011 serta guna menghindari perbedaan pendapat dikalangan pengurus yang diakibatkan oleh masih digunakannya buku Pedoman Dasar Karang Taruna yang masih mencantumkan penggunaan nama forum.
  7. Untuk lebih merealisasikan agenda revitalisasi baik kelembagaan maupun SDM sebagai prioritas program mulai tahun 2014, maka direkomendasikan penyelenggaraan Rakernas KT 2014, dengan nominasi tempat di:
  • Provinsi DKI Jakarta;
  • Provinsi Banten;
  • Provinsi Jawa Barat; dan
  • Provinsi Nusa Tenggara Barat.

B.      Rekomendasi Umum

  1. Selain penghargaan Karang Taruna Berprestasi bagi Karang Taruna Desa/Kelurahan yang selama ini setiap tahunnya sudah dilaksanakan, maka untuk mendukung peningkatan motivasi pemberdayaan dan kinerja pengembangan jejaring kerja Karang Taruna, sangat penting untuk memberikan penghargaan kepada:
    1. Pembina Umum Terbaik Karang Taruna yang pengaturan tingkatan sebagai berikut:

1)      Lurah dan Camat diselenggarakan ditingkat provinsi;

2)      Bupati dan Gubernur diselenggarakan ditingkat nasional;

  1. Pengurus Karang Taruna dengan pengaturan sebagai berikut:

1)      Pengurus Karang Taruna Kecamatan ditingkat kabupaten/kota;

2)      Pengurus Karang Taruna Kabupaten/Kota ditingkat provinsi;

3)      Pengurus Karang Taruna Provinsi ditingkat nasional;

 

  1. Senior, Tokoh dan Mitra Kerja (terutama Dunia Usaha) yang dapat diberikan di tingkat kabupaten/kota, provinsi dan nasional.

Usulan terhadap penghargaan tersebut adalah Adhitya Karya Mahatva Yodha Award disingkat Adhikarya Mahda Award.

 

  1. Meski dari segi regulasi, Karang Taruna sudah memiliki legitimasi baik kelembagaan maupun program kerjanya, namun pada kenyataannya dukungan pemerintah di daerah masih belum optimal, diantaranya disebabkan oleh masih lemahnya pemahaman pada Pembina Umum di daerah tentang peran dan fungsi Karang Taruna. Untuk itu Rakernas KT 2013 merekomendasikan agar Direktorat PKKS Kementerian Sosial RI bersama PNKT melakukan langkah-langkah:
    1. Membangun jaringan kerja pemberdayaan Karang Taruna diinternal Kementerian Sosial RI secara lebih luas;
    2. Membangun jaringan kerja pemberdayaan Karang Taruna dengan lintas sektor terutama dengan Kementerian Dalam Negeri RI;
    3. Menguatkan regulasi terkait Karang Taruna pada tingkat teknis terutama menyangkut penguatan jaringan kerja;
    4. Menyelenggarakan kembali kegiatan sosialisasi dan orientasi bagi kepala-kepala daerah dan calon kepala daerah.

 

  1. Rakernas KT 2013 merekomendasikan agar PNKT bersama Direktorat PKKS membangun dan mengembangkan Sistem Ketersediaan Data dan Informasi terutama tentang ke-Karang Taruna-an secara komprehensif, dengan menggunakan system dan tekhnologi yang memudahkan baik dari segi pengelolaan, penyajian maupun akses. Disamping itu juga direkomendasikan agar PNKT segera membangun kemitraan strategis dibidang kehumasan guna meningkatkan animo pemberitaan kegiatan-kegiatan Karang Taruna baik dipusat maupun daerah, sehingga pencitraan terhadap Karang Taruna diharapkan mampu membangun dukungan optimal terhadap agenda-agenda pemberdayaan Karang Taruna secara komprehensif dari berbagai pihak.

C.      Rekomendasi Revitalisasi Sumberdaya Manusia

  1. Terkait dengan maraknya kegiatan-kegiatan Karang Taruna di daerah (Provinsi dan Kabupaten/Kota) maka Rakernas KT 2013 merekomendasikan agar PNKT bersama Direktorat PKKS mulai tahun 2014 menjadikan Program Revitalisasi Sumberdaya Manusia sebagai program prioritas terkait dengan tuntutan kebutuhan SDM bagi kesinambungan kegiatan-kegiatan penyelenggaraan kesejahteraan sosial serta agenda sinergitas dan kemitraan.
  2. Revitalisasi SDM Karang Taruna harus berangkat dari standar pola dasar kaderisasi dalam konsep pelatihan yang modulnya harus relevan dan sesuai kebutuhan, yang terdiri dari 3 (tiga) jenis pelatihan yakni:
    1. Manajemen dan keorganisasian;
    2. Ketrampilan sosial; dan
    3. Peningkatan kemampuan ekonomi dan Kewirausahaan.

Sebagaimana diatur dalam Peraturan Organisasi tentang Pola Dasar Kaderisasi Karang Taruna (hasil Rakernas KT 2012).

D.      Rekomendasi terkait Program

  1. Bulan Bakti Karang Taruna (BBKT) merupakan ajang unjuk karya dan manifestasi dari pengabdian tulus Karang Taruna bagi masyarakatnya guna lebih memberdayakan Karang Taruna di desa/kelurahan sebagai komponen generasi muda ujung tombak pembangunan kesejahteraan sosial, yang diselenggarakan dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun Karang Taruna setiap tahunnya. Oleh karena itu Rakernas KT 2013 merekomendasikan agar PNKT bersama-sama Direktorat PKKS Kemensos RI, mulai tahun 2014 kembali menyelenggarakan BBKT tingkat nasional, dengan agenda kegiatan sekurang-kurangnya terdiri dari: Bakti Sosial (fisik dan non-fisik), Studi Karya Bakti Karang Taruna (SKBKT) atau Rapat Konsultasi dan Acara Puncak (pencanangan dan/atau resepsi).
  2. Untuk penyelenggaraan BBKT Nasional Tahun 2014, Rakernas KT 2013 merekomendasikan nominator tempat penyelenggaraan sebagai berikut: Provinsi Sumatera Utara; dan Provinsi Papua.
  3. Rakernas KT 2013 merekomendasikan perlunya peningkatan pemberian bantuan pemberdayaan kewirausahaan bagi UEP dan KUBE Karang Taruna, baik dari segi peningkatan life-skill-nya maupun bantuan permodalan dan pemasaran.

Ditetapkan di    :     Hotel Sahid Jaya, Solo – Jawa Tengah

Pada tanggal      :     18 Nopember 2013

Pukul                    :               WIB

 

RAPAT KERJA NASIONAL KARANG TARUNA TAHUN 2013

PIMPINAN SIDANG PLENO,

 

K E T U A,                                                                     SEKRETARIS,

 

Ir. Budhy Setiawan, M.Si                                                     Agustiar Caya

ANGGOTA,

Selamet Effendi, SE

*) Sumber: PKT Provinsi Jabar